Gerakan 30 September (G30S) yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia adalah salah satu peristiwa penting yang membawa dampak besar terhadap peta politik negara. Gerakan ini, yang diduga dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan membentuk pemerintahan yang lebih berpihak pada komunis. Namun, tindakan tersebut justru memicu reaksi yang sangat kuat, baik dari militer maupun kalangan nasionalis yang anti-komunis. Berikut adalah beberapa perubahan signifikan dalam kekuatan politik Indonesia pasca G30S PKI.
1. Jatuhnya Orde Lama
Setelah terjadinya G30S, Presiden Sukarno yang merupakan pemimpin Orde Lama mulai kehilangan kekuasaannya. Sebelumnya, Sukarno dikenal dengan politik “nasakom” (nasionalisme, agama, dan komunisme) yang berusaha menciptakan keseimbangan antara tiga kekuatan tersebut. Namun, setelah peristiwa G30S, militer dan kelompok anti-komunis bersatu untuk melawan pengaruh PKI, yang menyebabkan reputasi Sukarno sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas politik semakin merosot. Pada akhirnya, pada tahun 1966, Sukarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto.
2. Kekuasaan Militer Meningkat
Suharto mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru, sebuah rezim yang menekankan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Militer menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Dengan dukungan dari AS dan negara-negara barat lainnya, Suharto melancarkan tindakan pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Diperkirakan, ratusan ribu orang dibunuh dalam operasi ini, menandai awal dari era represi politik yang sangat ketat.
3. Penyerangan Terhadap PKI dan Simpatizan
Pasca G30S, PKI dibubarkan, dan semua aktivitas yang terkait dengan partai tersebut dilarang. Banyak anggota dan simpatisan PKI yang ditangkap, dibunuh, atau diasingkan. Hal ini menciptakan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat, dan secara efektif menghilangkan keberadaan PKI sebagai kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Selain itu, stigma negatif terhadap komunisme membuat orang-orang yang terhubung dengan PKI terisolasi dari kehidupan sosial dan politik.
4. Kebangkitan Kekuatan Nasionalis dan Agama
Dengan hilangnya PKI, kekuatan politik yang tersisa beralih ke kelompok-kelompok nasionalis dan religius. Orde Baru mulai membangun koalisi dengan partai-partai Islam dan nasionalis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Suharto lebih cenderung berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok ini, menjadikan mereka kekuatan dominan dalam politik Indonesia.
5. Reformasi dan Perubahan Politik di Akhir Era Orde Baru
Kekuatan politik Indonesia mulai berubah lagi menjelang akhir era Orde Baru pada tahun 1998. Munculnya gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi membawa banyak perubahan, termasuk dalam pengurangan dominasi militer dalam politik. Rezim Suharto pun terpaksa mengundurkan diri akibat tekanan dari masyarakat sipil dan mahasiswa.
| Baca juga: Konflik Aceh dan Upaya Perdamaian di Indonesia
Peristiwa tersebut tidak hanya menandai berakhirnya era Sukarno, tetapi juga mengukuhkan dominasi militer dan menjadikan anti-komunisme sebagai landasan politik. Meskipun demikian, era Orde Baru juga diwarnai oleh perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi yang kemudian melahirkan gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Proses ini menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya perkembangan politik di Indonesia, yang terus mengalami transformasi hingga saat ini.
