Era Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 dengan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden Indonesia, ditandai dengan perubahan signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada periode ini dirancang untuk mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional, meningkatkan stabilitas internal, dan mengelola hubungan dengan negara-negara lain dalam konteks global yang dinamis. Artikel ini akan membahas karakteristik, prinsip, dan dampak kebijakan luar negeri Indonesia selama Era Orde Baru.
1. Prinsip Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri Indonesia pada Era Orde Baru didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan pandangan Soeharto dan timnya terhadap posisi Indonesia di dunia:
- Politik Bebas Aktif: Indonesia mengadopsi prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang berarti bahwa Indonesia tidak akan terikat pada blok-blok kekuatan tertentu, baik Barat maupun Timur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan independensi negara.
- Stabilitas Regional: Stabilitas kawasan Asia Tenggara menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas di kawasan ini dengan cara mengurangi ketegangan antara negara-negara tetangga dan mendorong kerja sama regional.
- Perjuangan Melawan Komunisme: Salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Orde Baru adalah penanggulangan komunisme, baik dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara anti-komunis dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional yang sejalan dengan tujuan tersebut.
2. Hubungan Bilateral dan Multilateral
Pada Era Orde Baru, Indonesia memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara, termasuk negara-negara besar dan negara-negara tetangga:
- Hubungan dengan Amerika Serikat: Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi dan militer. Dukungan AS dalam konteks bantuan ekonomi dan militer sangat penting bagi Orde Baru, yang melihat AS sebagai mitra strategis dalam menghadapi ancaman komunisme.
- Kerjasama dengan Negara-Negara ASEAN: Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) pada tahun 1967. Orde Baru berkomitmen untuk memperkuat kerjasama regional dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan keamanan, untuk menciptakan stabilitas di kawasan.
- Pengaruh dalam Gerakan Non-Blok: Indonesia juga berperan aktif dalam Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara yang tidak ingin terikat pada kekuatan besar mana pun. Dalam forum ini, Indonesia berusaha mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang dan menunjukkan peran sebagai pemimpin regional.
3. Perang dan Krisis Regional
Selama Era Orde Baru, Indonesia terlibat dalam beberapa konflik yang memengaruhi kebijakan luar negerinya:
- Invasi Timor Timur (1975): Indonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975, yang kemudian menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tindakan ini menuai kritik internasional dan mengakibatkan ketegangan diplomatik. Namun, pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa invasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integritas wilayah.
- Krisis Kemanusiaan: Tindakan keras terhadap perlawanan di Timor Timur dan pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan tekanan internasional. Namun, Indonesia tetap berusaha mempertahankan citra positif di dunia luar dengan berfokus pada kerjasama ekonomi dan keamanan.
4. Dampak Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri Indonesia pada Era Orde Baru memiliki dampak signifikan terhadap posisi Indonesia di kancah internasional:
- Pengakuan Internasional: Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai negara yang stabil dan dapat diandalkan, terutama di Asia Tenggara. Hubungan yang erat dengan negara-negara besar membantu memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.
- Pertumbuhan Ekonomi: Kerjasama luar negeri, khususnya dengan negara-negara Barat, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama Orde Baru membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri.
- Krisis Legitimasi: Meskipun berhasil dalam banyak aspek, kebijakan luar negeri Orde Baru juga menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif. Hal ini menyebabkan krisis legitimasi yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan beberapa negara dan organisasi internasional.
| Baca juga: Dampak Psikologis Tragedi 1965 pada Generasi Muda
Kesimpulan
Politik kebijakan luar negeri Indonesia pada Era Orde Baru mencerminkan strategi yang kompleks dan dinamis untuk mengamankan kepentingan nasional. Dengan mengadopsi prinsip politik bebas aktif, memperkuat hubungan dengan negara-negara besar dan regional, serta menghadapi tantangan keamanan, Indonesia berusaha membangun citra sebagai kekuatan regional yang stabil. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif dalam hal pengakuan internasional dan pertumbuhan ekonomi, tantangan terkait hak asasi manusia dan legitimasi tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam perjalanan sejarah politik luar negeri Indonesia.
