BJ Habibie, yang menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998-1999, memimpin Indonesia di tengah masa yang sangat menantang setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Habibie mengambil alih kepemimpinan dengan membawa berbagai perubahan besar dalam sistem pemerintahan untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang saat itu tidak stabil. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem pemerintahan BJ Habibie:
1. Pemulihan Ekonomi
Ketika Habibie menjadi presiden, Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah akibat krisis finansial Asia 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan gulung tikar.
Habibie berupaya memperbaiki ekonomi dengan meminta bantuan IMF (Dana Moneter Internasional) dan melaksanakan reformasi struktural dalam bidang keuangan dan perbankan.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintahannya memperkenalkan undang-undang yang memperbaiki sistem perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan tahun 1998, guna memberikan kontrol dan pengawasan lebih ketat pada sektor ini.
2. Demokratisasi dan Kebebasan Pers
Habibie dikenal sebagai tokoh yang membuka era reformasi di Indonesia dengan memberikan kebebasan pers. Di bawah pemerintahannya, kontrol ketat terhadap media yang diterapkan selama Orde Baru dilonggarkan, dan banyak surat kabar dan media yang sebelumnya dibredel oleh rezim sebelumnya diizinkan terbit kembali.
Pemerintahannya menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers dan mendorong media untuk mengkritisi pemerintah secara sehat dan konstruktif.
3. Otonomi Daerah
Salah satu langkah penting yang dilakukan Habibie adalah desentralisasi kekuasaan dengan mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. Kebijakan ini memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi lebih dalam mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal keuangan.
Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah yang telah berlangsung lama. Selain itu, langkah ini diambil untuk meredam gerakan separatis di beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua.
4. Penyelenggaraan Pemilu Demokratis
Salah satu perubahan monumental dalam pemerintahan Habibie adalah penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis pada tahun 1999. Pemilu ini adalah pemilu multipartai pertama setelah lebih dari tiga dekade dominasi Golkar selama Orde Baru.
Habibie membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen untuk memastikan pemilu berjalan transparan dan adil. Pada pemilu ini, rakyat Indonesia dapat memilih partai politik dan anggota parlemen dengan lebih leluasa, yang menjadi dasar sistem demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.
5. Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Habibie berusaha memperbaiki sistem hukum dengan membentuk berbagai komisi independen untuk mengatasi isu-isu HAM, terutama menyelidiki berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa Orde Baru.
Ia juga memberikan perhatian khusus pada peristiwa Timor Timur, yang saat itu tengah bergolak untuk merdeka dari Indonesia. Pada akhirnya, pemerintah Habibie menyelenggarakan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya, yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999.
6. Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Selama pemerintahannya, Habibie memperkenalkan reformasi konstitusional yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode. Perubahan ini sangat penting karena masa jabatan presiden sebelumnya tidak dibatasi, yang memungkinkan kepemimpinan berlangsung seumur hidup, seperti yang terjadi selama Orde Baru.
Langkah ini menjadi dasar bagi terciptanya sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan menghindari dominasi kekuasaan yang berlebihan dari satu orang atau kelompok.
7. Transisi Kepemimpinan
Habibie mengambil peran besar dalam transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis dengan menyerahkan kekuasaan melalui pemilu 1999 yang transparan. Setelah pemilu, Habibie dengan legawa mengundurkan diri setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR, menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi.
Langkah ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang demokratis dan transparan bisa dilakukan dalam situasi transisi yang penuh tantangan.
| Baca juga: Transisi Kepemimpinan di Indonesia
Upayanya dalam membangun kebebasan pers, otonomi daerah, reformasi ekonomi, dan penyelenggaraan pemilu yang adil menjadi landasan penting bagi Indonesia yang lebih demokratis. Meski masa jabatannya singkat, warisan pemerintahan Habibie tetap terasa hingga saat ini dan dikenang sebagai era perubahan dan reformasi menuju demokrasi di Indonesia.
